datanews.biz.id – Pemerintah berencana melakukan perubahan pada skema penyaluran bantuan sosial (bansos) dan berbagai program subsidi agar lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan teknologi digital.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa nilai bantuan yang dihimpun dari berbagai program pemerintah diperkirakan dapat mencapai rata-rata Rp5,4 juta per penerima.
Untuk mendukung penyaluran bantuan yang lebih akurat, pemerintah tengah mengembangkan sistem terintegrasi bernama Digital Single ID yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Melansir Brilio.net, sistem tersebut dirancang untuk membantu pemerintah mengidentifikasi dan memverifikasi data penerima manfaat secara lebih efektif. Selain itu, pendekatan subsidi juga direncanakan mengalami perubahan.
Ke depan, subsidi tidak hanya diberikan melalui barang atau komoditas tertentu, tetapi juga dapat disalurkan langsung kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan.
Pemerintah menargetkan implementasi awal Digital Single ID dapat dimulai pada akhir tahun 2026.
Dengan dukungan teknologi AI, data masyarakat dapat dianalisis dan dikelompokkan secara lebih rinci sehingga program bantuan sosial maupun bantuan langsung tunai (BLT) dapat disalurkan sesuai dengan kebutuhan penerima.
Selain untuk program bantuan sosial, sistem tersebut juga direncanakan mendukung penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Melalui data yang lebih terintegrasi, proses penilaian dan pemantauan penerima pembiayaan diharapkan menjadi lebih efektif.
Saat ini, program digitalisasi layanan pemerintahan yang menjadi bagian dari agenda transformasi digital nasional tersebut sedang diuji coba di 42 kabupaten dan kota di Indonesia.
Salah satu teknologi yang tengah diuji adalah sistem verifikasi identitas berbasis pemindaian wajah (face recognition) untuk membantu proses validasi data penerima manfaat.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meninjau perkembangan implementasi program tersebut pada Juli mendatang.(Red)
