Pemerintah Kabupaten Bekasi gelar Forum Penguatan Integritas dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi di Aula KH. Noer Ali, Gedung Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa (1/9).
Plt. Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menghadiri Forum Penguatan Integritas dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi. Forum yang diinisiasi Inspektorat Daerah bersama KPK RI ini membahas penguatan tata kelola, termasuk pelaksanaan pokok-pokok pikiran DPRD dan pengelolaan hibah.
Plt. Bupati Bekasi menegaskan, integritas tidak cukup hanya diwujudkan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi harus menjadi budaya dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan. Ia juga mengingatkan bahwa setiap rupiah dalam APBD merupakan uang rakyat yang harus dikelola secara tepat, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Plt. Bupati menekankan bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya diukur dari besarnya realisasi anggaran, tetapi dari ketepatan penggunaannya serta seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah 2, Irawati, mengatakan kehadiran KPK di Kabupaten Bekasi merupakan bagian dari tanggung jawab koordinasi dan supervisi untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
“Maksud dan tujuan kami ke sini memang memenuhi undangan Pak Plt Bupati. Tapi menjadi tanggung jawab moral kami, karena salah satu wilayah koordinasi kami ada di wilayah Kabupaten Bekasi,” kata Irawati.
Ia menegaskan, KPK berharap seluruh perangkat daerah dapat semakin mengoptimalkan perannya dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Menurutnya, Kabupaten Bekasi merupakan wilayah yang besar dan dikelilingi kawasan industri sehingga membutuhkan komitmen bersama untuk membangun pemerintahan yang lebih baik dan berintegritas.
“Kita perlu sama-sama berkomitmen. Kita harus berubah dan memikirkan masyarakat Kabupaten Bekasi,” ujarnya.
Irawati menambahkan, upaya perbaikan tata kelola perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari mekanisme perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa. Ketiga aspek tersebut merupakan satu siklus pemerintahan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.
Pewarta; Ytm
